PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM UPAYA MENINGKATKAN WELL-BEING MELALUI PENDAMPINGAN SOSIAL STUDI DI KECAMATAN KUBU, KABUPATEN KARANGASEM, BALI

  1. I. LATAR BELAKANG

Kondisi geografis wilayah Kecamatan Kubu, Kabupaten  Karangasem, Bali yang gersang dan tidak subur, dan ditambah dengan rendahnya tingkat pendidikan serta kurang tersedianya lapangan pekerjaan menyebabkan meluasnya kemiskinan di wilayah tersebut (www.provbali.go.id). Rendahnya tingkat pendidikan dan ketrampilan yang dimiIliki juga mengakibatkan masyarakat kurang bisa bersaing untuk mendapatkan pekerjaan di luar. Kondisi ini juga diperburuk dengan lokasi beberapa desa yang terisolasi yang menyebabkan kurang terpenuhinya berbagai kebutuhan dasar seperti air bersih, makanan sehat serta pendidikan yang layak (Iqbali, 2005).

Mata pencaharian utama masyarakat Kubu, Karangasem terutama di sektor pertanian dan perternakan. Untuk sektor pertanian biasanya mengembangkan tanaman semusim sepeti kacang-kacangan, ketela pohon, ketela rambat, jagung dan sebagainya. Jenis-jenis tanaman ini tidak optimal hasinya karena keadaan geografis yang relatif kering, tanah berbatu & berpasir dan kurangnya pasokan air terutama pada musim kemarau. Di sektor pertenakan, masyarakat memelihara unggas ayam, sapi, kambing  dan babi dalam skala kecil (Astiti, 2004). Selain itu, masyarakat juga membuat kerajinan gula aren & tuak. Masyarakat biasanya menjual hasil ternaknya setiap tahun untuk membayar pajak dan memenuhi kebutuhan sehari-hari (Iqbali, 2005). Dengan hanya bergantung pada sektor tersebut, maka penghasilan masyarakat relatif rendah. Hal ini mempengaruhi dalam pembangunan rumah yang kondisi kurang memadai, tidak terfikirkannya kesehatan pribadi dan lingkungan serta tidak mampu menjangkau pendidikan (Astiti, 2004).

Berbagai program telah dilakukan pemerintah dalam upaya menanggani masalah yang terjadi di wilayah Kubu, seperti penyuluhan sosial massal, bimbingan swadaya masyarakat bidang perumahan dan bimbingan sosial dasar. Tetapi kurangnya keterlibatan masyarakat dalam program tersebut, mengakibatkan terhentinya kegiatan karena tidak adanya keberlanjutan. Menyikapi hal tersebut dan melihat kompleknya masalah yang dihadapi masyarakat (lahan yang kering, kurangnya lapangan pekerjaan, pendidikan & kesehatan), maka diperlukan suatu usaha pemberdayaan masyarakat yang merupakan pengorganisasian komunitas dalam membuat perencanaan dan tindakan untuk memecahkan masalah sosial sesuai dengan kemampuan dan sumber daya yang dimiliki (Suharto, 2004).

Pemberdayaan masyarakat ini sering kali prosesnya tidak muncul secara otomatis, melainkan tumbuh dan berkembang berdasarkan interaksi masyakat dengan pihak luar atau pekerja sosial berdasarkan altruistik yang tinggi untuk membantu sebagai pendamping sosial. Masyarakat  dengan kondisi tersebut sering kali merupakan kelompok yang tidak berdaya, sehingga pendamping sosial kemudian hadir untuk membantu memecahkan masalah dengan interaksi dinamis antar komunitas. Dengan adanya interaksi dalam kegiatan pemberdayaan ini, diharapkan mampu mengerakkan komunitas untuk saling bertukar  pikiran, pengalaman, ketrampilan bahkan perasaan untuk bekerja bersama, bahu-membahu, sehingga kemudian akan membantu meningkatnya kapasitas untuk berdaya dengan pengetahuan, ketrampilan dan usaha baru untuk meningkatkan kualitas hidup.

Berdasarkan uraian di atas, dalam pemberdayaan masyarakat diperlukan kegiatan untuk meningkatkan kapasitas dengan pendidikan, penyuluhan tentang pentingnya pendidikan & kesehatan sendiri dan lingkungan, pelatihan ketrampilan (vocational training), serta pembangunan sarana pendidikan & kesehatan. Dengan kegiatan-kegiatan ini diharapkan mampu mengembangkan kognitif (pengetahuan & ketrampilan baru) bagi komunitas dan selanjutnya merubah perilaku (behavior) menjadi lebih baik, yang akhirnya mampu meningkatkan well-being masyarakat dengan difasilitasi oleh pendamping sosial tentunya.

II. TINJAUAN TEORI

2.1 Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat dapat didefinisikan sebagai tindakan sosial dimana penduduk sebuah komunitas mengorganisasikan diri dalam membuat perencanaan dan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial atau memenuhi kebutuhan sosial sesuai dengan kemampuan dan sumberdaya yang dimilikinya (Suharto, 2004). Pemberdayaan sebagai proses mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, memperkuat posisi tawar menawar masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan. Pemberdayaan adalah proses memfasilitasi warga masyarakat secara bersama-sama pada sebuah kepentingan bersama atau urusan yang secara kolektif dapat mengidentifikasi sasaran, mengumpulkan sumber daya, mengerahkan suatu kampanye aksi dan oleh karena itu membantu menyusun kembali kekuatan dalam komunitas (Eko, 2002).

Sutoro Eko (2002) menyimpulkan dari berbagai sumber, bahwa pemberdayaan terbentang dari level psikologis-personal (anggota masyarakat) sampai ke level struktural masyarakat secara kolektif. Pemberdayaan psikologis-personal berarti mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri individu. Pemberdayaan struktural-personal berarti membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya. Pemberdayaan psikologis-masyarakat berarti menumbuhkan rasa memiliki, gotong rotong, mutual trust, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat. Sedangkan pemberdayaan struktural-masyarakat berarti mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan dan pemerintahan.

Pemberdayaan dari sisi struktural-masyarakat merupakan arena pemberdayaan yang paling krusial karena pemberdayaan tidak bisa hanya diletakkan pada kemampuan dan mental diri individu, tetapi harus diletakkan pada konteks relasi kekuasaan yang lebih besar, dimana setiap individu berada di dalamnya. Mengikuti pendapat Margot Breton (1994), realitas obyektif pemberdayaan merujuk pada kondisi struktural yang mempengaruhi alokasi kekuasaan dan pembagian akses sumber daya di dalam masyarakat. Dia juga mengatakan bahwa realitas subyektif perubahan pada level individu (persepsi, kesadaran dan pencerahan), memang penting, tetapi sangat berbeda dengan hasil-hasil obyektif pemberdayaan: perubahan kondisi sosial.

Dimensi & Level Pemberdayaan

Level/Dimensi Psikologis Struktural
Personal Mengembangkan pengetahuan, wawasan, harga diri, kemampuan, kompetensi, motivasi, kreasi, dan kontrol diri. Membangkitkan kesadaran kritis individu terhadap struktur sosial-politik yang timpang serta kapasitas individu untuk menganalisis lingkungan kehidupan yang mempengaruhi dirinya.
Masyarakat Menumbuhkan rasa memiliki, gotong rotong, mutual trust, kemitraan, kebersamaan, solidaritas sosial dan visi kolektif masyarakat. Mengorganisir masyarakat untuk tindakan kolektif serta penguatan partisipasi dalam pembangunan dan pemerintahan.

Pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, termasuk individu-individu yang mengalami masalah. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator keberhasilan pemberdayaan sebagai sebuah proses (Suharto, 2004).

Indikator Pemberdayaan

Schuler, Hashemi dan Riley (dalam Girvan, 2004) mengembangkan beberapa indikator pemberdayaan (Empowerment Index), yaitu:

a.  Kebebasan mobilitas: kemampuan individu untuk pergi ke luar rumah atau wilayah tempat tinggalnya. Tingkat mobilitas ini dianggap tinggi jika individu mampu pergi sendirian.

  1. Kemampuan individu untuk membeli kebutuhan sehari-hari/kebutuhan dasar dan kebutuhan sekunder.
  2. Terlibat dalam pembuatan keputusan-keputusan rumah tangga: seperti renovasi rumah, pembelian kambing/sapi untuk diternak.
  3. Mendapat kebebasan dalam mengambil keputusan serta terlibat dalam urusan hukum, politik dan terlibat dalam kegiatan kemasyarakatan untuk menyampaikan aspirasinya.
    1. Jaminan ekonomi dan kesejahteraan serta kontribusi terhadap keluarga. Misalnya memiliki rumah, tanah, tabungan.

2.2 Pendampingan Sosial

Pendampingan sosial merupakan interaksi antara pekerja sosial yang bekerja berdasarkan dorongan karitatif maupun perspektif profesional dengan komunitas setempat, yang membantu meningkatkan pemberdayaan masyarakat dalam memecahkan masalah bersama. Pendampingan sosial diartikan sebagai interaksi dinamis antara komunitas dan pekerja sosial untuk secara bersama-sama menghadapi beragam tantangan seperti; (a) merancang program perbaikan kehidupan sosial ekonomi, (b) memobilisasi sumber daya setempat (c) memecahkan masalah sosial, (d) menciptakan atau membuka akses bagi pemenuhan kebutuhan, dan (e) menjalin kerjasama dengan berbagai pihak yang relevan dengan konteks pemberdayaan masyarakat (Suharto, 2004).

Ife (1995), peran pendamping umumnya mencakup tiga peran utama, yaitu: fasilitator, pendidik, perwakilan masyarakat, dan peran-peran teknis bagi masyarakat miskin yang didampingi.

(1) Fasilitator, Merupakan peran yang berkaitan dengan pemberian motivasi, kesempatan, dan dukungan bagi masyarakat.

(2)  Pendidik, pendamping berperan aktif sebagai agen yang memberi masukan positif dan direktif berdasarkan pengetahuan dan pengalamannya serta bertukar gagasan dengan pengetahuan dan pengalaman masyarakat yang didampinginya.

(3)  Perwakilan masyarakat. Peran ini dilakukan dalam kaitannya dengan interaksi antara pendamping dengan lembaga-lembaga eksternal atas nama dan demi kepentingan masyarakat dampingannya.

(4) Peran-peran teknis, mengacu pada aplikasi keterampilan yang bersifat praktis. Pendamping dituntut tidak hanya mampu menjadi “manajer perubahan” yang mengorganisasi kelompok, melainkan pula mampu melaksanakan tugas-tugas teknis sesuai dengan berbagai keterampilan dasar, seperti; melakukan analisis sosial, mengelola dinamika kelompok, menjalin relasi, bernegosiasi, berkomunikasi, memberi konsultasi, dan mencari serta mengatur sumber.

Bagi para pekerja sosial di lapangan, kegiatan pemberdayaan dapat dilakukan melalui pendampingan sosial. Terdapat lima kegiatan penting yang dapat dilakukan dalam melakukan pendampingan sosial (Suharto, 2004):

  1. Motivasi. Masyarakat dapat memahami nilai kebersamaan & interaksi sosial. Didorong untuk membentuk kelompok yang mengkoordinir pelaksanaan pengembangan masyarakat. Kelompok ini dimotivasi untuk terlibat dalam kegiatan peningkatan pendapatan dengan sumber-sumber dan kemampuan sendiri.
  2. Peningkatan kesadaran dan pelatihan kemampuan. Peningkatan kesadaran melalui pendidikan dasar, sedangkan ketrampilan-ketrampilan vokasional dikembangkan melalui cara-cara partisipatif. Pengetahuan lokal yang biasanya diperoleh melalui pengalaman dapat dikombinasikan dengan pengetahuan dari luar. Pelatihan semacam ini dapat membantu masyarakat untuk menciptakan mata pencaharian sendiri atau membantu meningkatkan keahlian.
  3. Manajemen diri. Kelompok harus mampu memilih pemimpin mereka sendiri dan mengatur kegiatan mereka sendiri. Pada tahap awal, pendamping dapat membantu mereka dalam mengembangkan sebuah sistem. Kelompok kemudian dapat diberi wewenang penuh untuk melaksanakan dan mengatur sistem tersebut.
  4. Mobilisasi sumber yaitu menghimpun sumber-sumber individual melalui tabungan reguler dan sumbangan sukarela dengan tujuan menciptakan modal sosial sehingga dapat meningkatkan kehidupan sosial ekonomi secara substansial.
  5. Pembangunan dan pengembangan jaringan, untuk meningkatkan kemampuan para anggotanya membangun dan mempertahankan jaringan dengan berbagai sistem sosial di sekitarnya.

2.3 Well-Being (Kesejahteraan)

Ryff (1989) mendefinisikan well-being sebagai sebuah kondisi dimana individu dimana individu memiliki sikap yang positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain, dapat membuat keputusan sendiri dan mengatur tingkah lakunya sendiri, dapat menciptakan dan mengatur lingkungan yang kompatibel dengan kebutuhannya, memiliki tujuan hidup, dan membuat hidup mereka lebih bermakna serta berusaha mengeksplorasi dan mengembangkan diri.

Enam dimensi well-being yang merupakan intisari dari teori-teori positive functioning psychology yang dirumuskan oleh Ryff (dalam Ryff, 1989; Ryff dan Keyes, 1995), yaitu:

  1. Dimensi penerimaan diri, yaitu penerimaan diri individu pada masa kini & masa lalu dan sikap positif terhadap diri sendiri.
  2. Dimensi hubungan positif dengan orang lain, sebagai perasaan empati & afeksi kepada orang lain serta kemampuan untuk membina hubungan yang mendalam dan identifikasi dengan orang lain.
  3. Dimensi otonomi (autonomy), rasa kebebasan yang dimiliki seseorang untuk terlepas dari norma-norma yang mengatur kehidupannya.
  4. Dimensi penguasaan lingkungan, mampu untuk menciptakan perbaikan pada lingkungan dan bisa mengambil manfaatnya.
  5. Dimensi tujuan hidup, kesadaran bahwa individu memiliki tujuan hidup & mampu memaknai hidup yang dijalani.
  6. Pertumbuhan pribadi, yaitu terus-menerus mengembangkan potensi dirinya, bertumbuh & meningkatkan kualitas positif pada dirinya.

Faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat well-being pada individu, antara lain (Ryff, 1989 & Keyes, 1995):

  1. Faktor demografis (usia,jenis kelamin, status sosial ekonomi,budaya)
  2. Dukungan sosial
  3. Evaluasi terhadap pengalaman hidup
  4. Variabel kepribadian
  5. Faktor religiusitas

2.4 Teori Psikologi Sosial

2.4.1    Teori pertukaran sosial

Teori ini dikembangkan oleh John Thibaut & Harlod Kelley (1959), George Homans (1961) dan Richard Emerson (1962). Pertukaran sosial adalah hubungan pertukaran dengan orang lain, karena dari padanya kita memperoleh imbalan. Teori pertukaran sosial melihat antara perilaku dengan lingkungan terdapat hubungan saling mempengaruhi (reciprocal). Karena lingkungan kita umumnya terdiri atas orang lain, maka kita dan orang lain ini dipandang mempunyai perilaku yang mempengaruhi. Hal ini bisa terjadi di dalam pelatihan, kegiatan bersama dalam usaha memperoleh manfaat bersama.

2.4.2    Teori atribusi dan konsistensi sikap

Fritz Heider (1946, 1958), menyatakan bahwa kita cenderung mengorganisasikan sikap kita sehingga tidak menimbulkan konflik. Kita mencoba mengubah sikap kita, menyesuaikan dengan orang-orang di sekitar kita. Kita mengorganisir pikiran-pikiran kita dalam kerangka “sebab-akibat”, sehingga kita mampu menafsirkan informasi untuk memutuskan penyebab kita dan orang lain. Dalam hubungan dengan orang lain dalam suatu lembaga kemasyarakatan kita akan mencoba bersikap sesuai dengan masyarakat inginkan sehingga tercapai keseimbangan. Jadi dalam suatu pelatihan, kegiatan & usaha bersama harus tercipta kesepakatan dan pemahaman bersama sehingga mudah dalam prosesnya dan tercapai tujuan yang diinginkan.

2.4.3    Teori pernyataan dan harapan

Diperkenalkan oleh Joseph Berger dan rekan-rekan (1972). Teori ini menyatakan bahwa anggota-anggota kelompok  membentuk harapan-harapan atas dirinya dan orang lain, sesuai dengan tugas dan kemampuan mereka. Sehingga anggota dituntut memiliki motivasi dan ketrampilan untuk menyelesaikan tugas-tugas kelompoknya.

III. PROGRAM INTERVENSI

Dalam program intervensi ini, lebih difokuskan di Desa Tianyar Tengah, karena desa ini merupakan daerah yang mengalami kondisi yang komplek yaitu lingkungan tandus, kurangnya akses kesehatan & pendidikan, Sumber daya alam dan manusia yang tidak mendukung, kesadaran masyarakat yang rendah dan sarana dan prasarana kurang. Dalam program intervensi ini melibatkan pihak-pihak yang terkait baik secara internal yang meliputi ketua banjar, kepala desa, ketua adat, ibu-ibu PKK dan masyarakat, sedangkan pihak eksternal meliputi PMI Cabang Karangasem, Dinas peternakan, Dinas Koperasi, dan pemerintah Kecamatan Kubu dan organisasi terkait yang memberikan bantuan.

3.1 Pelatihan Ketrampilan (Vocational Training)

Berkaitan dengan mata pencaharian utama masyarakat yaitu di sektor peternakan, maka pelatihan ketrampilan ini lebih fokus bagaimana cara berternak sapi. Ketrampilan ini meliputi pemeliharaan, pemberian makan, manajemen kandang, sirkulasi, penangganan kotoran sapi dan memelihara kesehatan ternak. Pelatihan ini dilakukan dengan pendampingan sosial, yaitu oleh pihak pekerja sosial dan tenaga ahli dalam perternakan sapi. Pendamping sosial dan perwakilan masyarakat melakukan pendekatan, kerjasama, dukungan/bantuan ke Departemen Kesejahteraan Sosial.

Langkah-langkah kegiatan:

-     Persiapan: (1) Melakukan FGD (focus group discussion) antara pendamping sosial dan perwakilan masyarakat yang berasal dari ketua banjar, ketua adat, lurah dan beberapa orang yang mempunyai peran penting di masyarakat serta pihak external (camat, Dinas Pekerjaan Sosial, dll) . Kegiatan ini untuk mendiskusikan kebutuhan yang penting yaitu pelatihan ketrampilan; (2) Menentukan siapa saja yang berkompeten untuk mengikuti pelatihan (mempunyai pengalaman, mengerti baca & tulis, bisa mengikuti semua sesi). Peserta kurang lebih 30 orang dari masyarakat; (3) Kesepakatan waktu (berapa lama) & tempat pelaksanaan kegiatan.

-     Pelaksanaan: Kegiatan ini dilaksanakan beberapa sesi sesuai dengan materi dan dilanjutkan dengan praktek lapangan yang berkaitan dengan topik dan tanya-jawab.

-     Harapan dari pelatihan: peserta mendapatkan pengetahuan dan ketrampilan mengenai bagaimana cara berternak sapi, dan mampu mengaplikasikannya dalam kehidupan untuk memelihara sapi yang akhirnya dapat meningkatkan pemasukan keluarga.

-     Tindak lanjut: dari 30 orang peserta yang sudah terlatih, diharapkan mampu membagikan ilmu dan ketrampilannya kepada warga lainnya. 30 orang ini dibagi menjadi 6 kelompok kecil yang nantinya akan memberikan penyuluhan bagi masyarakat yang dikoordinir sendiri atau oleh kelurahan. diputuskan juga pertemuan berkala bagi 30 orang ini untuk merencanakan program keberlanjutan untuk membantu masyarakat dalam meningkatkan hasil peternakannya.

3.2 Koperasi desa

Dalam peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan pembentukan koperasi. Dalam prosesnya dibutuhkan kerjasama antara pemerintah dan masyarakat. Pemerintah dalam mengurus perizinan sedangkan masyarakat dibantu oleh pendamping sosial mengelola usaha koperasi tersebut. Usaha koperasi meliputi simpan pinjam, dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari.

Persiapan yang dilakukan adalah pendamping sosial berdiskusi dengan perwakilan warga  dan perangkat desa mengenai pentingnya koperasi dan langkah-langkah dalam pembentukan, sumber modal koperasi serta pengelolannya, selanjutnya dipilih anggota pengurus untuk mengelola usaha koperasi. Dengan adanya koperasi diharapkan masyarakat dapat dengan mudah mendapatkan pinjaman dan pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan ikut mendapatkan hasil sebagai anggota koperasi. Koperasi ini juga membantu dalam usaha penjualan hasil ternak. Keterlibatan aktif warga sangat diperlukan dalam keberlangsungan koperasi, maka pendamping sosial dan pengurus harus sering melakukan sosialisasi dan pendekatan ke warga.

3.3 Program Penyediaan Penampungan Air Bersih

Salah satu masalah yang dialami kedua desa tersebut adalah sulitnya penyediaan air bersih. Perlu dukungan dari berbagai pihak untuk merealisasikan program ini, yaitu pemerintah, dinas PDAM, pendamping sosial dan masyarakat sendiri. Setelah berbagai perizinan, maka diperlukan pembentukan kepanitiaan untuk proses pembuatan penampungan serta pipa-pipa air dan kepengurusan untuk memelihara penampungan dan pipa-pipa tesebut, yang melibatkan masyarakat, selanjutnya ada penyuluhan mengenai proses pembuatan, peralatan yang diperlukan dan cara pemeliharaan penampungan air tersebut.

Keterlibatan masyarakat dalam proses pembuatan ini sangat penting, karena masyarakat akan belajar bagaimana prosesnya, sehingga mengenali medan saluran pipa, selanjutnya akan mampu mengidentifikasi jika ada kerusakan. Setelah pengerjaan selesai, kepengurusan harus memberikan penyuluhan mengenai cara pengunaan yang baik, pemanfaatan air dan cara pemeliharaan saluran air tersebut kepada masyarakat. Dan juga program maintenance sesuai dengan waktu yang disepakati. Dalam program pemeliharaan ini pengurus bisa membagi warga menjadi beberapa kelompok kecil untuk memantau saluran air secara berkala dan perlu adanya pertemuan kelompok secara berkala.

3.4 Penyuluhan Tentang Pentingnya Hidup Sehat

Penyuluhan ini dikoordinir oleh pendamping sosial untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kesehatan. Diketahui juga bahwa komunitas masih berperilaku yang membahayakan kesehatan, misalnya melahirkan yang tidak steril, tidak bisa memelihara lingkungan yang bersih.

-     Persiapan: pendamping sosial dan perangkat desa berdiskusi untuk menentukan siapa target penyuluhan, waktu dan tempat penyuluhan.  selanjutnya memberikan informasi/pengumuman akan adanya penyuluhan tersebut. Penyuluhan ini diadakan di dua tempat yang untuk menghindari melonjaknya warga yang berpartisipasi.

-     Materi: materi lebih menekankan pada kesehatan perempuan dan anak-anak, yaitu pentingnya imunisasi, pentingnya persalinan dengan tenagan kesehatan dan pentingnya KB. Untuk fasilitator berasal dari pendamping sosial dan kerja sama dengan Dinas Kesehatan.

-     Pelaksanaan: fasilitator memberikan materi dulu kepada masyarakat, selanjutnya berdiskusi dengan masyarakat, tanya-jawab, selanjutnya melakukan praktek bagaimana perilaku yang baik untuk menjaga kesehatan dan lingkungan (role play).

-     Harapan dari penyuluhan: pengetahuan tentang pentingnya hidup sehat meningkat, sehingga mampu merubah perilaku khususnya pada ibu-ibu. Dan dari pelatihan ini, masyarakat bisa membagikan ilmunya kepada warga lain dan berperilaku yang lebih baik sehingga mampu menpengaruhi perilaku warga lain juga.

3.5 Community Meeting

Pertemuan komunitas ini dimaksudkan untuk memonitoring semua kegiatan yang telah dilaksanakan di masyarakat. Peserta dari community meeting ini adalah koordinator dan perwakilan dari masing-masing kelompok atau banjar, sehingga dari pertemuan berkala ini, diketahui sejauh mana perkembangan dari program/kegiatan tersebut dan dapat menindaklanjuti jika ada permasalahan pada program. Harapan dari pertemuan ini agar program-program bisa berkelanjutan dan pemberdayaan masyarakat semakin meningkat, dengan adanya interaksi & motivasi dari pendamping sosial, kordinator dan antar warga.

IV. KESIMPULAN & SARAN

Kompleknya permasalahan yang terjadi di desa Tianyar Tengah , Kabupaten Kubu, Karangasem, Bali, maka diperlukan kegiatan intervensi program yang saling berintegrasi. Perlu adanya keberlanjutan dan pendampingan, tanpa mengabaikan pemberdayaan masyarakatnya. Pertama-tama pendamping sosial mengorganisasi program dan proses selanjutnya dikelola oleh masyarakat. Dengan pemberdayaan masyarakat yang di dalamnya terdapat proses interaksi, saling membantu dan kerjasama, diharapkan akan mengembangkan pengetahuan dan rasa kebersamaan dan timbul rasa memiliki akan program yang sudah berjalan dan merasakan bersama manfaat yang didapat, sehingga rasa melihara dan melanjutkan kegiatan ini terbentuk. Akhirnya akan mampu meningkatkan kesejahteraan hidup.

Salah satu akar masalah yaitu rendahnya pendidikan, sehingga untuk meningkatkan kesadaran akan pentingnya pendidikan bagi kehidupan, perlu integrasi program dan kerjasama dari pemerintah sebagai pemegang kebijakan, untuk merencanakan program yang mampu meningkatkan kesadaran dan pembangunan sarana pendidikan. Sebelumnya, kegiatan yang terpenting adalah memberi penyuluhan dalam rangka penyadaran kepada masyarakat bahwa pendidikan akan meningkatkan kesejahteraan hidup dan pendekatan yang terus-menerus. Pendekatan bisa dilakukan oleh tokoh yang biasanya dipercaya oleh masyarakat. Pendidikan ini akan lebih berarti jika dimulai sejak masih kecil.

V. DAFTAR PUSTAKA

Gede. (2008). Persoalan kemiskinan di Karangasem. 22 Maret dari http://www.karangasembangkit.org/index.php?option=com

Suharto. (2004). Pendampingan sosial dalam pemberdayaan masyarakat miskin. 26 Desember dari http://www.policy.hu/suharto/modul a/makindo 32.htm

Astiti. (2004). Keadaan sosial ekonomi rumah tangga di desa miskin wilayah Bali Timur. 26 Desember dari http://ejournal.unud.ac.id/abstrak

Winata. (2003). Daerah rawan bencana di Bali. 27 Desember dari http://www.pmibali.or.id

Karna. (2003).Kondisi sosial masyarakat di Kabupaten Karangasem. 27 Desember dari http://www.baliprov.go.id/

Ade. (2008). Kiat warga atasi kemiskinan. 28 Juli dari http://www.karangasem-bangkit.org/index.php?option=com

Eko,S. (2002). Pemberdayaan masyarakat desa. 24 Desember dari http://ireyogya.org/sutoro/pemberdayaan masyarakat desa.

Carter, W.N.(1991). A disaster manager’s handbook. Manila: National Library of the Philippines cip data.

About these ads

2 Responses

  1. Anda luar biasa, teruslah menulis !!
    http://mobil88.wordpress.com

Leave a Reply

Please log in using one of these methods to post your comment:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

Follow

Get every new post delivered to your Inbox.

%d bloggers like this: